Program Kartu Prakerja

Program Kartu Prakerja Salah Sasaran

Program kartu prakerja yang dikeluarkan pemerintahan pada april 2020 memperoleh ketertarikan yang tinggi dari warga. Awalnya. Program ini diperkirakan untuk tangani pengangguran di indonesia supaya memperoleh training. Bagus untuk berwiraswasta atau upskilling selaku bekal untuk cari kerja.

Pada kondisi wabah covid-19. Pemerintahan memilih untuk menggelindingkan program kartu prakerja ini merangkap sekalian selaku bansos. Intinya untuk warga tuna kreasi yang terimbas wabah.

Tetapi, penemuan Tubuh Pusat Statistik (BPS) malah bertentangan agen slot online terpercaya dengan arah program ini dikeluarkan. Di mana sebagian besar yang menerima Kartu Prakerja malah dengan status bekerja, yaitu 66,47 %.

“66,47 % yang menerima Kartu Prakerja itu posisinya ialah karyawan. Sesaat 22,24 prosentasenya pengangguran, dan 11,29 prosentasenya adalah Bukan Angkatan Kerja (BAK),” tutur Kepala BPS, Kecuk Suhariyanto seperti diambil, Jumat (27/11/2020).

Selaku catatan, Kecuk menambah, dari yang menerima Kartu Prakerja yang bekerja, seputar 63 prosentasenya dengan status karyawan penuh.

Bekasnya sejumlah 36 % adalah karyawan tidak penuh atau bekerja di bawah 35 jam per minggu. Barisan ini termasuk selaku karyawan separuh waktu atau 1/2 pengangguran.

“Berarti penghasilan mereka benar-benar terbatas. Oleh karenanya dapat dimaklumi, walau posisinya mereka bekerja, mereka apply dalam program kartu prakerja,” ujar ia.

Awalnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah sayangkan sikap Manajamen Kartu Prakerja yang lakukan penyeleksian peserta program Kartu Prakerja. Faktanya, ada 2,1 juta korban Pemutusan Jalinan Kerja (PHK) yang gagal lolos selaku peserta program kartu Prakerja.

“Kami benar-benar menyayangkan keputusan PMO. Data karyawan terimbas 2,1 juta orang dan diperintah presiden langsung, bisa karpet merah semestinya, rupanya cuman sejumlah kecil yang diterima,” tutur Ida di pertemuan kerja dengan Komisi IX DPR RI secara virtual, Rabu (25/11/2020).

Ia menjelaskan, dari 2,1 juta orang yang diutamakan itu disisir kembali lagi sampai mendapatkan 555.540 orang yang masuk daftar whitelist. Sekitar 25 ribu orang adalah data saran dari DPR RI, 20.700 saran NU, 9.000 saran Muhamadiyah, dan 500 ribu saran Disnaker.

Data itu seterusnya dikirim ke PMO Kartu Prakerja pada 1 Oktober 2020. Tetapi sesudah dianalisa faksi Manajemen Kartu Prakerja, cuman 270 ribu orang yang disepakati.

Seterusnya, pada 3 November 2020, PMO Kartu Prakerja cuman terima 95.559 orang dari data yang diusulkan untuk bisa lolos di gelombang 11. Jumlah itu cuman seputar 4,5 % dari saran sekitar 2,1 juta itu.

“Di 3 November PMO kirim data batch 11, rupanya cuman 95.559 data. Dari saran DPR, NU, Muhammadiyah, dan dinas-dinas tidak ada yang masuk benar-benar,” tegasnya.

Atas peristiwa itu, Menaker Ida juga akui tidak nikmat hati dengan NU dan Muhammadiyah. Karena jumlah saran yang diberi ke-2 organisasi agama itu cuman sejumlah kecil yang bisa lolos masuk selaku yang menerima Kartu Prakerja.

“Kami pertanggungjawabkan ke Muhammadiyah, NU, dinas-dinas yang berada di semuanya, seluruh data, kami bisa data dari PMO, mereka telah terima program lain, ada datanya, jika diperlukan kirim ke Komisi IX,” terangnya.

Perpres ini sekalian membuat revisi ketentuan penerapan program Kartu Prakerja yang awalnya tercantum pada Perpres Nomor 36 Tahun 2020.